Menteri Lingkungan Hidup Dorong Pemprov Jabar Segera Operasikan TPPAS Lulut-Nambo dengan Teknologi RDF

Bogor, Jawa Barat – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan perlunya percepatan operasional Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo di Kabupaten Bogor. Fasilitas ini, yang telah mangkrak lebih dari satu dekade, dirancang sebagai solusi modern pengelolaan sampah untuk wilayah Jabodetabek.

TPPAS Lulut-Nambo: Solusi Modern Pengelolaan Sampah Jabodetabek

TPPAS Lulut-Nambo dirancang untuk menampung dan mengolah sampah dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Tangerang Selatan. Dengan mengaplikasikan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), sampah rumah tangga dan industri yang tidak bisa didaur ulang dapat diubah menjadi bahan bakar alternatif berkualitas tinggi, mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional.

Meskipun telah dibangun lebih dari 10 tahun lalu, fasilitas ini belum beroperasi secara optimal. Proyek sebelumnya dijalankan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), namun mitra swasta gagal memenuhi komitmen pendanaan sehingga kerja sama dihentikan pada pertengahan 2025.

Percepatan Operasional dan Aktivasi Teknologi RDF

Dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Klapanunggal, Bogor, Menteri Hanif menegaskan urgensi langkah cepat dari Pemprov Jabar. “Lulut-Nambo harus segera dioperasikan. Pemerintahan baru perlu mempercepat langkah, termasuk mengaktifkan teknologi RDF,” ujarnya.

Refuse Derived Fuel (RDF) adalah bahan bakar alternatif yang diproses dari sampah padat melalui tahapan pemilahan, penghancuran, pengeringan, dan pemadatan. RDF memiliki nilai kalor tinggi dan dapat digunakan untuk industri semen serta energi alternatif lainnya.

Audit Aset dan Solusi Teknis

Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan audit aset bersama BPK dan BPKP untuk memastikan kondisi fasilitas yang telah dibangun. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penggantian mesin dan peralatan usang agar TPPAS dapat segera beroperasi.

Menteri Hanif menekankan, hambatan terbesar bukan teknis, melainkan nonteknis. “Bangunannya sudah ada, tinggal ganti mesin. Dalam 3–4 bulan seharusnya sudah bisa beroperasi,” katanya. Lokasi TPPAS yang hanya sekitar 4 kilometer dari Indocement memungkinkan suplai bahan bakar alternatif langsung ke industri semen setempat.

Peran Pemprov Jabar dan Mitra Strategis

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, menyampaikan bahwa kerja sama lama telah diakhiri pada 22 Juli 2025. Pemprov tengah menyiapkan mekanisme kerja sama baru, dengan PT Indocement dipertimbangkan sebagai mitra strategis. “Mekanisme kerja sama diharapkan lebih sederhana mengingat situasi darurat,” ujar Ai.

Manfaat Operasional TPPAS Lulut-Nambo

Mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional dan mengurangi pencemaran lingkungan.
Mengubah sampah menjadi energi alternatif melalui teknologi RDF.
Mempercepat modernisasi sistem pengelolaan sampah di wilayah Jabodetabek.
Memberikan dampak positif bagi industri lokal dan masyarakat.

Menteri Hanif menegaskan pentingnya tindakan konkret dari Pemprov Jabar agar fasilitas ini dapat segera beroperasi, membawa manfaat lingkungan dan sosial yang signifikan.