“Enggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan. Namun, diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu saja,” ujar Puan melalui kanal YouTube Kompas TV, Senin (18/8/2025).
Dengan demikian, kabar bahwa gaji anggota DPR naik menjadi Rp 3 juta per hari adalah hoaks. Lantas, berapa sebenarnya gaji resmi anggota DPR saat ini?
Rincian Gaji Anggota DPR 2025
Pendapatan anggota DPR RI terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan. Gaji pokok ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, sedangkan tunjangan diatur lewat Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.
1. Gaji Pokok
- Ketua DPR: Rp 5.040.000
- Wakil Ketua DPR: Rp 4.620.000
- Anggota DPR: Rp 4.200.000
2. Tunjangan Keluarga
- Tunjangan suami/istri: 10% gaji pokok
- Anggota DPR: Rp 420.000
- Wakil Ketua DPR: Rp 462.000
- Ketua DPR: Rp 504.000
- Tunjangan anak: 2% gaji pokok (maksimal dua anak)
- Anggota DPR: Rp 168.000
- Wakil Ketua DPR: Rp 184.000
- Ketua DPR: Rp 201.600
3. Tunjangan Jabatan dan Lainnya
- Tunjangan jabatan anggota DPR: Rp 9.700.000
- Wakil Ketua DPR: Rp 15.600.000
- Tunjangan komunikasi:
- Anggota DPR: Rp 15.554.000
- Wakil Ketua DPR: Rp 16.009.000
- Ketua DPR: Rp 16.468.000
- Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 3.750.000
- Bantuan listrik dan telepon: Rp 7.700.000
- Asisten anggota: Rp 2.250.000
Contoh Total Gaji Anggota DPR
Jika dihitung secara keseluruhan, seorang anggota DPR yang sudah menikah dan memiliki dua anak dapat memperoleh penghasilan sekitar Rp 54,3 juta per bulan. Jumlah ini sudah mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, dan berbagai tunjangan lainnya.
Angka tersebut jelas jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Upah Minimum Regional (UMR). Sebagai perbandingan:
- UMR DKI Jakarta 2025: Rp 5.396.761
- UMR Jawa Tengah 2025: Rp 2.169.349
Perbedaan inilah yang kerap menimbulkan sorotan publik terhadap kesejahteraan anggota DPR dibandingkan masyarakat umum.
Kesimpulan
Kabar gaji DPR naik Rp 3 juta per hari yang ramai di media sosial tidak benar. Faktanya, yang terjadi adalah perubahan fasilitas rumah jabatan yang kini diganti dengan uang tunjangan rumah. Gaji DPR sendiri tetap mengacu pada peraturan yang sudah ada sejak lama, dengan total penghasilan bisa mencapai lebih dari Rp 54 juta per bulan.
Isu kenaikan gaji DPR memang sensitif di mata masyarakat, terutama karena kondisi ekonomi dan besarnya gap dengan upah minimum pekerja di Indonesia. Oleh sebab itu, transparansi mengenai pendapatan pejabat publik menjadi hal penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh kabar bohong di media sosial.
