Rincian Kendaraan yang Disita KPK

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa 22 kendaraan tersebut berasal dari kepemilikan 11 orang tersangka yang sudah ditangkap dalam operasi penegakan hukum ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 unit mobil dan 7 unit sepeda motor dengan berbagai jenis dan merek.

Setyo membeberkan detail penyitaan kendaraan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 22 Agustus 2025. Dari total penyitaan, satu unit sepeda motor tercatat atas nama Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG), sementara sisanya berasal dari tersangka lain, terutama Irvian Bobby Mahendro (IBM) yang menjadi pihak dengan jumlah kepemilikan terbanyak.

Pembagian Kendaraan

• Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) – 1 unit motor.
• Irvian Bobby Mahendro (IBM) – 18 unit kendaraan, terdiri dari 12 mobil dan 6 motor.
• Subhan (SB) – 1 unit mobil.
• Hery Sutanto (HS) – 1 unit mobil.
• Gerry Aditya Herwant (GAH) – 1 unit mobil.

Dengan demikian, IBM menjadi tersangka yang paling banyak menyumbang barang bukti, yakni 18 kendaraan sekaligus. Fakta ini menguatkan dugaan bahwa IBM memiliki peran signifikan dalam jaringan kasus pemerasan K3 tersebut.

Jabatan Para Tersangka Pemilik Kendaraan

KPK juga mengumumkan jabatan dari masing-masing tersangka yang kendaraannya turut disita. Berikut daftar lengkapnya:

• Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
• Irvian Bobby Mahendro (IBM) – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemnaker (2022–2025).
• Subhan (SB) – Sub-Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 (2020–2025).
• Hery Sutanto (HS) – Direktur Bina Kelembagaan (2021–Februari 2025).
• Gerry Aditya Herwant (GAH) – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022–sekarang).

Data ini memperlihatkan bahwa kasus korupsi sertifikat K3 melibatkan pejabat-pejabat penting di Kemnaker yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan regulasi dan pelayanan publik.

Pemberhentian Immanuel Ebenezer dari Kabinet

Seiring dengan penetapan tersangka, Presiden Prabowo Subianto bertindak cepat dengan menandatangani Keputusan Presiden yang berisi pemberhentian Immanuel Ebenezer dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Langkah ini dianggap sebagai upaya menjaga wibawa pemerintah sekaligus menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Ia juga menyampaikan pesan khusus dari Presiden agar kasus ini dijadikan pelajaran penting oleh seluruh jajaran kabinet dan pejabat pemerintahan.

“Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan. Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak pidana korupsi,” tegas Prasetyo.

Dampak dan Harapan ke Depan

Penyitaan 22 kendaraan ini menunjukkan bahwa praktik pemerasan dalam kasus K3 bukanlah kasus kecil, melainkan sudah melibatkan banyak pihak dan aset bernilai besar. Publik pun menaruh perhatian serius terhadap kelanjutan penyidikan yang dilakukan KPK.

Kasus ini sekaligus memperlihatkan komitmen KPK dalam menindak tegas pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangan. Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dan profesional agar rakyat tetap percaya pada kepemimpinan nasional.

Dengan adanya penindakan ini, masyarakat berharap praktik korupsi di sektor pelayanan publik dapat ditekan secara signifikan. Ke depan, integritas pejabat publik harus menjadi prioritas utama demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan akuntabel.

Kesimpulan

Kasus yang menjerat Immanuel Ebenezer dan sejumlah pejabat Kemnaker menjadi peringatan keras bahwa korupsi bisa terjadi di level mana pun. Penyitaan 22 kendaraan menjadi bukti betapa besar dugaan keuntungan pribadi yang diperoleh dari praktik ilegal ini.

Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot Noel dari jabatan Wamenaker sekaligus pesan tegas kepada kabinet membuktikan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan korupsi. Kini publik menanti proses hukum lanjutan dan berharap kasus ini benar-benar menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.