Prabowo Subianto Jadi Presiden Pertama Bacakan Proklamasi di HUT ke-80 RI, PDIP Soroti Tradisi

Jakarta — Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia 2025 mencatatkan momen baru. Untuk pertama kalinya, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya bertindak sebagai inspektur upacara, tetapi juga membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan di Istana. Selama dua dekade terakhir (2004–2024), tradisi pembacaan teks proklamasi di upacara kenegaraan biasa dilakukan oleh pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua MPR, Ketua DPR, atau Ketua DPD.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan tidak ada aturan yang melarang presiden merangkap peran sebagai pembaca teks proklamasi. Namun ia menyinggung adanya konvensi atau tradisi pembagian peran yang telah berlangsung bertahun-tahun pada peringatan detik-detik proklamasi.

“Tidak ada aturan yang melarang, kalau inspektur upacara HUT Kemerdekaan—yang dalam hal ini presiden—untuk juga mengambil peran sebagai pembaca teks proklamasi. Tetapi selama ini tradisi yang berkembang, pembacaan teks dilakukan oleh Ketua MPR, Ketua DPR, atau Ketua DPD,” ujar Andreas, Selasa (19/8/2025).

Andreas menilai langkah tersebut “tidak biasa” karena selama ini ada pembagian peran. Meski demikian, tradisi dapat diubah karena rangkaian upacara diatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) sebagai perpanjangan tangan presiden. Artinya, keputusan teknis berada di otoritas pemerintah pusat.

Perubahan Tradisi di Usia 80 Tahun Kemerdekaan

Pada upacara Minggu (17/8/2025), Presiden Prabowo membacakan langsung teks Proklamasi sekaligus menjadi inspektur upacara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut momen ini sebagai yang pertama bagi Prabowo dalam perayaan HUT RI. Menurut Dasco, inspektur upacara lazim membacakan teks proklamasi; hanya saja praktik presiden yang melakukannya di peringatan HUT RI skala nasional baru terjadi pada tahun ini.

Respons & Makna

Perubahan tersebut menimbulkan beragam respons. Di satu sisi, langkah ini dipandang sebagai penegasan simbol kepemimpinan negara pada momen sakral kenegaraan. Di sisi lain, sebagian kalangan mengingatkan nilai kebersamaan antarlembaga negara yang selama ini dipresentasikan melalui tradisi pembagian peran. PDIP menilai perdebatan tak perlu dibesar-besarkan selama upacara berlangsung khidmat dan semangat persatuan tetap terjaga.

Pada akhirnya, sejarah mencatat HUT ke-80 RI sebagai tonggak perubahan tradisi. Ke depan, apakah pola ini akan menjadi kebiasaan baru atau kembali pada praktik sebelumnya, akan sangat bergantung pada kebijakan Kemensesneg dan preferensi presiden yang sedang menjabat.

Sumber: detik.com