Kesehatan: Soal Ideologi dan Partisipasi Rakyat
“Kesehatan adalah soal ideologi. Kita harus bergandengan tangan membangun sistem kesehatan dengan fondasi keadilan. Falsafah Pancasila harus hadir nyata dalam ideologi kesehatan yang memengaruhi seluruh kebijakan, termasuk menghadapi tantangan globalisasi,” ujar Nila saat peluncuran laporan kajian publik ‘Reinterpretasi Ideologi Kesehatan Indonesia: IHDC Model 2025’ di Jakarta.
Ia menambahkan, tanpa keterlibatan masyarakat, ideologi kesehatan hanya akan menjadi slogan. Rakyat harus diposisikan bukan sekadar pengguna layanan, tetapi sebagai pemilik sistem kesehatan. “Tanpa partisipasi nyata dan kolektif, ideologi hanyalah slogan. Kita ingin rakyat merasa menjadi pemilik sistem kesehatan, bukan hanya penerima manfaat yang pasrah,” tegas Nila.
Blueprint IHDC untuk Sistem Kesehatan Berkeadilan
Blueprint ideologi kesehatan yang digagas IHDC hadir untuk menjawab tantangan besar, mulai dari ketimpangan akses, ketidakadilan pembiayaan, hingga rendahnya literasi kesehatan masyarakat. “Kami ingin menghadirkan kerangka ideologi yang bisa dioperasionalkan dalam kebijakan nyata yang menyentuh masyarakat,” jelasnya.
Enam Dimensi Utama Ideologi Kesehatan
Ketua tim peneliti IHDC, Dr. Dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, memaparkan enam dimensi utama:
- Kedaulatan: Kendali nasional atas sumber daya kesehatan.
- Komunitas dan Solidaritas: Memperkuat gotong royong berbasis komunitas.
- Kesetaraan: Menjawab ketimpangan layanan bagi kelompok rentan, perempuan, disabilitas, dan masyarakat adat.
- Ekonomi dan Pembiayaan: Sistem pembiayaan adil dan tidak diskriminatif.
- Pendidikan dan Promosi Kesehatan: Gerakan literasi kesehatan dari sekolah hingga komunitas.
- Tata Kelola: Birokrasi kesehatan transparan, partisipatif, dan responsif berbasis teknologi.
Setiap dimensi dilengkapi indikator terukur, seperti rasio tenaga kesehatan di daerah tertinggal, tingkat kepesertaan JKN, indeks literasi kesehatan, hingga audit sosial digital layanan publik.
Keadilan Substantif dan Fondasi Pancasila
Ray menekankan, seluruh dimensi diikat oleh roh utama: partisipasi rakyat. Partisipasi ini bukan formalitas, tetapi keterlibatan bermakna dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan kesehatan.
Empat pakar kunci memperkuat argumen ini. Prof. Semiarto Aji Purwanto dan Djarot Dimas menekankan keadilan bagi kelompok rentan. Prof. Ascobat Gani dan Adhitya Ramadhan menekankan prinsip partisipatori agar komunitas mampu membangun sistem kesehatan yang ideologis dan berkelanjutan.
IHDC dan Komitmen Publik
Dalam penutupan acara, IHDC menyerahkan Executive Summary Blueprint Ideologi Kesehatan IHDC Model 2025 kepada perwakilan pemerintah, akademisi, dan media. Lembaga ini juga berkomitmen melanjutkan kajian melalui publikasi ilmiah, forum diskusi, serta kampanye edukasi masyarakat.
IHDC adalah wadah pemikir nirlaba yang bergerak di bidang riset, edukasi, dan advokasi sistem kesehatan berbasis nilai. Lembaga ini didirikan tokoh lintas disiplin seperti Prof. Nila F. Moeloek, Dr. Ray Wagiu Basrowi, Dr. Levina Chandra Khoe, dr. Kianti Darusma, dan Eriq Moeloek.
