Bandung – Rencana aksi demonstrasi para pekerja pariwisata Jawa Barat yang semula dijadwalkan berlangsung pada Senin (25/8/2025) di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, akhirnya ditunda. Para pekerja yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) menegaskan bahwa aksi ini bukan dibatalkan, melainkan hanya ditunda sementara waktu.
Dampak Larangan Study Tour Bagi Pekerja Pariwisata
Aksi demonstrasi ini berawal dari kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para pekerja menilai aturan tersebut memberi dampak serius terhadap sektor pariwisata. Banyak pelaku usaha pariwisata, mulai dari penyedia transportasi, agen perjalanan, hotel, hingga pemandu wisata mengalami penurunan drastis jumlah kunjungan. Kondisi ini membuat mereka terancam gulung tikar, bahkan sebagian pekerja menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Penundaan Aksi, Bukan Pembatalan
Koordinator SP3JB, Herdis Subarja, menegaskan bahwa rencana aksi hari ini bukan dibatalkan, tetapi ditunda.
“Bukan pembatalan, tapi penundaan. Surat resmi yang kami pegang itu penundaan, jadi aksi tetap ada, hanya waktunya bergeser,” jelas Herdis.
Herdis menjelaskan penundaan dilakukan karena SP3JB ingin melakukan konsolidasi lebih matang bersama pengusaha dan pekerja. Selain itu, aparat keamanan mengimbau agar massa tidak menggunakan bus karena dikhawatirkan dapat melumpuhkan lalu lintas di pusat Kota Bandung.
Tuntutan Pekerja Pariwisata: Revisi, Bukan Pencabutan
SP3JB tidak menuntut pencabutan larangan study tour sepenuhnya. Mereka sepakat jika kegiatan “study tour berkedok piknik” dilarang. Namun, mereka meminta agar surat edaran gubernur direvisi supaya kegiatan wisata murni tidak ikut dilarang.
“Kita sepakat dengan study tour yang hanya dibungkus piknik itu dilarang, kita setuju. Tetapi kalau ada sekolah atau orang tua siswa yang memang ingin mengadakan kegiatan wisata, jangan sampai dilarang,” tegas Herdis.
Konsolidasi Lanjutan
SP3JB berencana segera menentukan jadwal baru untuk aksi berikutnya. Mereka berharap Gubernur Jawa Barat membuka ruang dialog yang lebih luas agar kebijakan yang diambil tidak mematikan sektor pariwisata.
Potensi Dampak Sosial-Ekonomi
Larangan study tour tidak hanya berdampak bagi pekerja pariwisata, tetapi juga masyarakat luas. UMKM seperti pedagang makanan, penyedia cinderamata, hingga transportasi lokal turut merasakan imbas. Jika tidak direvisi, kebijakan ini bisa membuat perputaran ekonomi sektor pariwisata semakin melemah.
Penutup
Penundaan aksi menunjukkan SP3JB masih mengedepankan dialog dan konsolidasi. Namun, jika tidak ada solusi dari pemerintah, aksi besar-besaran tetap berpotensi digelar. Tuntutan revisi surat edaran larangan study tour diharapkan dapat menghadirkan kebijakan yang lebih adil: menekan praktik penyalahgunaan study tour, tanpa mematikan kegiatan wisata murni.
Sumber: detik.com
