Purbaya Soal Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun: Itu Tanggung Jawab Agrinas

Isu dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi sorotan publik. Menanggapi polemik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mengecek informasi yang beredar, namun menegaskan bahwa pengelolaan koperasi beserta pengadaan sarana dan prasarananya merupakan tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara.

Purbaya: Akan Saya Cek

Purbaya menyatakan belum mengetahui secara rinci kabar mengenai pengadaan kipas angin tersebut. Karena itu, ia akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap informasi yang ramai dibahas di media sosial maupun publik.

Sebut Pengadaan Menjadi Tanggung Jawab Agrinas

Menurut Purbaya, pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk manajemen dan pengadaan kebutuhan operasional, berada di bawah tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan hanya berperan dalam pembayaran cicilan pembiayaan koperasi kepada bank-bank Himbara melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Isu Bermula dari Rapat DPR

Polemik ini mencuat setelah Anggota Komisi VI DPR mempertanyakan kabar pengadaan 1,8 juta unit kipas angin dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun dalam rapat bersama Menteri Koperasi. Legislator meminta pemerintah memberikan penjelasan karena nilai pengadaan tersebut dinilai sangat besar dibandingkan harga kipas angin yang beredar di pasaran.

Dirut Agrinas Ikut Buka Suara

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, menyatakan dirinya tidak pernah menyampaikan adanya pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun. Ia juga enggan memberikan penjelasan lebih jauh mengenai isu tersebut dan meminta agar pihak yang pertama kali menyampaikan informasi tersebut yang memberikan klarifikasi.

Kesimpulan

Hingga kini, belum ada kepastian mengenai kebenaran angka pengadaan kipas angin Rp1,8 triliun yang ramai diperbincangkan. Purbaya menegaskan bahwa urusan pengadaan berada di bawah kewenangan Agrinas, sementara pihak Agrinas sendiri belum membenarkan adanya proyek tersebut. Polemik ini masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait.